TEMPO.CO, Jakarta - Baru-baru ini beredar luas video pendek yang berisi tuntutan pekerja ke manajemen perusahaan soal upah lembur yang belum dibayarkan. Apa yang dimaksud dengan lembur, apakah hal ini diatur di Undang-undang dan bagaimana pengaturan pembayaran upah lembur tersebut?
Adapun waktu kerja lembur diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja atau PP 35/2021.
Baca: Viral Pekerja PT SAI Apparel Industries Kerja Lembur Tak Dibayar, Kemnaker: Ada Pelanggaran
Menurut Pasal 26 ayat (1), waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling lama empat jam dalam satu hari dan 18 jam dalam satu minggu. Ketentuan waktu kerja lembur ini tidak termasuk kerja lembur yang dilakukan pada waktu istirahat mingguan dan atau hari libur resmi menurut Pasal 26 (2).
Menurut Pasal 21 ayat (1), setiap Pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja. Waktu kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (1) meliputi:
1. Tujuh jam satu hari dan 40 jam satu minggu untuk enam hari kerja dalam satu minggu; atau
2. Delapan jam satu hari dan 40 jam satu minggu untuk 5 hari kerja dalam satu minggu.
Pengusaha yang mempekerjakan pekerja atau buruh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2l ayat (2), wajib membayar upah kerja lembur. Berdasarkan Pasal 29 ayat (1), perusahaan yang mempekerjakan pekerja atau buruh selama waktu kerja lembur berkewajiban:
1. membayar Upah Kerja Lembur;
2. memberi kesempatan untuk istirahat secukupnya; dan
3. memberikan makanan dan minuman paling sedikit 1.400 (seribu empat ratus) kilo kalori, apabila kerja lembur dilakukan selama empat jam atau lebih.
Pemberian makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak dapat digantikan dalam bentuk uang.
Selain itu, menurut Pasal 28 ayat (1), untuk melaksanakan waktu kerja lembur harus ada perintah dari pengusaha dan persetujuan dari pekerja atau buruh yang bersangkutan secara tertulis dan atau melalui media digital.
Selanjutnya: Perintah dan persetujuan sebagaimana dimaksud...
